GWI JAWARA BANTEN. COM | JAKARTA – Polemik dugaan penggunaan orang-orang bayaran yang mengaku sebagai mahasiswa dalam kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda mendapat perhatian Gerakan Pewaris Nusantara (GPN). Organisasi tersebut meminta pemerintah tidak mengabaikan persoalan yang dinilai menyangkut etika, tanggung jawab publik, dan kehormatan gerakan mahasiswa.
Ketua Umum GPN, Bung M David, menilai peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan. Menurutnya, sebuah acara yang membawa nama momentum bersejarah bangsa semestinya menjunjung tinggi nilai kejujuran dan penghormatan terhadap generasi muda.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh diposisikan sebagai peserta bayaran yang hanya dibutuhkan untuk menciptakan kesan dukungan atau kemeriahan suatu kegiatan.
"Kalau benar terdapat praktik menyewa orang untuk mengaku sebagai mahasiswa, ini bukan persoalan sepele. Publik berhak mendapatkan penjelasan. Identitas mahasiswa tidak boleh dipermainkan demi kepentingan siapa pun," tegas Bung M David.
Terkait permintaan maaf Raffi Ahmad yang menyampaikan bahwa dirinya hanya hadir sebagai tamu undangan, GPN berpandangan bahwa klarifikasi tersebut perlu disertai penjelasan yang lebih komprehensif mengenai persoalan yang terjadi.
GPN kemudian menyampaikan tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengambil langkah evaluasi terhadap Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden. Bung David bahkan meminta Presiden mempertimbangkan pencopotan jabatan tersebut sebagai bentuk ketegasan dalam menjaga standar integritas pejabat yang membawa nama institusi negara.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus dijaga melalui sikap terbuka, bertanggung jawab, dan tidak menghindari kritik.
"Jangan sampai jabatan publik dipandang hanya sebagai simbol dan fasilitas. Setiap jabatan yang membawa nama Presiden harus memiliki standar tanggung jawab yang tinggi. Kami meminta Presiden Prabowo menunjukkan ketegasan dalam persoalan ini," ujarnya.
Selain menyampaikan tuntutan kepada pemerintah, GPN mengumumkan seruan boikot digital terhadap Raffi Ahmad. GPN mengajak mahasiswa dan masyarakat melakukan unfollow terhadap seluruh akun media sosial yang bersangkutan sebagai bentuk ekspresi penolakan.
Bung David menyebut gerakan tersebut sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat di ruang digital. Ia berharap mahasiswa tidak kehilangan keberanian untuk menyampaikan kritik terhadap segala bentuk tindakan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.
GPN menegaskan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda semestinya menjadi ruang penghormatan terhadap perjuangan generasi muda, bukan momentum yang justru menimbulkan polemik mengenai martabat dan identitas mahasiswa.
"Pemuda tidak boleh hanya dijadikan objek kegiatan. Pemuda harus ditempatkan sebagai subjek perubahan dan pewaris masa depan bangsa," tutup Bung David.
0Komentar